MYPALABUHANRATU.COM — Kondisi rumah dengan atap bocor, dinding rapuh, lantai tanah, atau struktur bangunan yang mengancam keselamatan penghuninya masuk dalam kategori Rumah Tidak Layak Huni (Rutilahu). Bagi warga Kabupaten Sukabumi yang tinggal dalam kondisi tersebut, pemerintah sebenarnya telah menyediakan mekanisme pengajuan perbaikan.

Saat ini, terdapat dua jalur resmi yang bisa ditempuh oleh warga Sukabumi: jalur konvensional melalui Pemerintah Kabupaten Sukabumi dan jalur digital melalui Pemerintah Provinsi Jawa Barat. Meski tujuannya sama, kedua program ini memiliki pintu masuk yang berbeda.

Berikut adalah panduan lengkap dan cek fakta seputar pengajuan Rutilahu agar warga tidak salah langkah atau menjadi korban penipuan.

1. Jalur Kabupaten Sukabumi: Pengusulan Berjenjang via Desa

Di tingkat daerah, program perbaikan Rutilahu dikelola oleh Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (Disperkim) Kabupaten Sukabumi. Warga tidak bisa datang langsung ke kantor Disperkim untuk meminta bantuan uang atau material.

Mekanisme ini bersifat bottom-up (dari bawah ke atas):

• Langkah Pertama: Warga harus melaporkan kondisi rumahnya ke ketua RT/RW dan dilanjutkan ke Pemerintah Desa/Kelurahan setempat.
• Verifikasi Awal: Pihak desa dan lembaga kemasyarakatan akan mendata dan memverifikasi Calon Penerima dan Calon Lokasi (CPCL).
• Pengusulan: Desa kemudian mengusulkan daftar warganya ke tingkat kecamatan hingga kabupaten.
• Catatan Penting: Karena kuota dan regulasi anggaran (APBD) bisa berubah setiap tahun, warga sangat disarankan mendatangi Kantor Desa terlebih dahulu untuk menanyakan ketersediaan kuota Rutilahu di tahun anggaran berjalan (2026).

2. Jalur Provinsi Jawa Barat: Fitur “Imah Aing” di Aplikasi Sapawarga

Bagi warga yang melek teknologi, Pemerintah Provinsi Jawa Barat menyediakan kanal digital bernama Imah Aing yang terintegrasi di dalam aplikasi Sapawarga. Fitur ini memangkas birokrasi awal dengan memungkinkan warga melapor secara mandiri.

Cara Pengajuan via Sapawarga:

1. Unduh aplikasi Sapawarga di ponsel pintar.
2. Buat akun dan lakukan verifikasi data diri (profil).
3. Pilih menu layanan Imah Aing.
4. Ikuti instruksi pengisian data, mulai dari identitas, alamat lengkap, hingga titik lokasi rumah.
5. Unggah Foto Valid: Ini adalah kunci utama. Pastikan foto yang diunggah jelas, terang, dan memperlihatkan kerusakan bangunan dari berbagai sisi (depan, samping, dalam, dan atap).

CEK FAKTA: Mengajukan Data Berarti Otomatis Dapat Bantuan?

Jawabannya: TIDAK OTOMATIS. Banyak disinformasi di tengah masyarakat yang menganggap bahwa setelah data masuk ke desa atau berhasil diunggah ke aplikasi Sapawarga, bantuan akan langsung cair bulan depan.

Faktanya, pengisian data adalah tahap pendaftaran. Setelah data masuk, tim dari pemerintah (baik daerah maupun provinsi) akan melakukan survei lapangan, validasi kelayakan, dan menyesuaikannya dengan kuota anggaran yang tersedia. Jika kuota tahun ini penuh, usulan biasanya dimasukkan ke daftar tunggu (waiting list) tahun berikutnya.

Waspada Pungutan Liar (Pungli): Program Rutilahu dari pemerintah adalah GRATIS. Jika ada oknum atau pihak tertentu yang menjanjikan rumah Anda “pasti” diperbaiki dengan syarat menyetorkan sejumlah uang pelicin atau biaya administrasi, dipastikan itu adalah penipuan. Segera laporkan ke pihak berwajib atau konfirmasi langsung ke aparat desa setempat.

Persiapan Dokumen Wajib

Baik menggunakan jalur Kabupaten (Desa) maupun jalur Provinsi (Sapawarga), warga wajib menyiapkan kelengkapan administrasi dasar berikut ini:

• KTP elektronik (E-KTP) Calon Penerima.
• Kartu Keluarga (KK).
• Alamat lengkap dan detail titik lokasi rumah.
• Dokumentasi foto kondisi rumah yang rusak.
• Bukti Kepemilikan Tanah: (Sangat Penting) Bantuan Rutilahu pemerintah umumnya hanya diberikan jika tanah tersebut adalah milik sendiri (dibuktikan dengan Sertifikat/AJB/Surat Keterangan Desa), bukan tanah sewaan, sengketa, atau milik perusahaan/perhutani.
• Nomor telepon aktif yang bisa dihubungi oleh petugas survei.

Dengan memahami kedua jalur ini, warga Sukabumi diharapkan dapat lebih proaktif mengusulkan perbaikan huniannya secara tepat, sesuai prosedur resmi, dan terhindar dari praktik percaloan.