MYPALABUHANRATU.COM — Setiap tanggal 22 Oktober, kalender nasional kita memberi ruang khusus untuk sebuah perayaan yang lekat dengan sarung, peci, dan pondok pesantren. Ya, Hari Santri Nasional. Namun, di balik semarak upacara dan pawai yang rutin digelar setiap tahun, tanggal ini sejatinya menyimpan rekam jejak sejarah yang berdarah-darah dalam mempertahankan kemerdekaan Republik Indonesia.
Hari Santri bukanlah perayaan yang lahir dari ruang kosong. Eksistensinya adalah bentuk pengakuan negara atas pengorbanan besar kaum sarungan yang kerap terlupakan dalam buku-buku sejarah arus utama.
Lahir dari Rahim “Resolusi Jihad” 1945
Menengok ke belakang, sejarah Hari Santri ditarik dari sebuah peristiwa krusial pada 22 Oktober 1945. Saat itu, proklamasi kemerdekaan yang baru seumur jagung kembali terancam. Tentara Sekutu (AFNEI) yang diboncengi oleh NICA (Netherlands-Indies Civil Administration) datang kembali dengan niat merebut kekuasaan di Nusantara.
Kondisi yang genting ini mendorong KH Hasyim Asy’ari, pendiri Nahdlatul Ulama (NU), untuk mengumpulkan para ulama se-Jawa dan Madura di Surabaya. Dari pertemuan darurat itulah lahir sebuah fatwa bersejarah yang dikenal sebagai Resolusi Jihad.
Fatwa tersebut dengan tegas menyatakan bahwa membela Tanah Air dari penjajah adalah fardhu ‘ain (kewajiban mutlak) bagi setiap Muslim yang berada dalam radius 94 kilometer dari tempat kedudukan musuh. Resolusi inilah yang kemudian memantik perlawanan heroik arek-arek Suroboyo dan laskar-laskar santri (seperti Hizbullah dan Sabilillah), yang puncaknya meletus pada pertempuran dahsyat 10 November 1945—kini kita peringati sebagai Hari Pahlawan.
Tanpa adanya Resolusi Jihad pada 22 Oktober, perlawanan 10 November mungkin tidak akan pernah memiliki daya ledak spiritual yang begitu masif.
Ditetapkan Oleh Presiden Joko Widodo pada 2015
Meski peran santri begitu sentral dalam mempertahankan kemerdekaan, butuh waktu 70 tahun bagi negara untuk secara resmi mengakuinya dalam kalender nasional.
Penetapan Hari Santri Nasional baru terealisasi di era pemerintahan Presiden Joko Widodo. Melalui Keputusan Presiden (Keppres) Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2015 yang ditandatangani pada tanggal 15 Oktober 2015, pemerintah secara resmi menetapkan tanggal 22 Oktober sebagai Hari Santri Nasional. Sejak saat itu, peringatan perdana dan seterusnya terus digemakan setiap tahunnya.
Penetapan ini bukan sekadar bentuk balas budi politik, melainkan sebuah pelurusan sejarah bahwa kaum santri dan ulama adalah pemegang saham utama dalam pendirian Republik ini.
Refleksi Hari Santri: Jihad di Era Modern
Kini, setelah 81 tahun berlalu sejak Resolusi Jihad dikumandangkan, tantangan yang dihadapi oleh para santri jelas telah berubah wujud. Lantas, refleksi apa yang bisa diambil dari peringatan Hari Santri Nasional di era kiwari?
Pertama, transformasi makna jihad. Jika dulu jihad diartikan sebagai perlawanan fisik mengangkat bambu runcing melawan senapan kompeni, jihad santri masa kini adalah perang melawan kebodohan, kemiskinan, dan ketertinggalan. Santri hari ini dituntut untuk menguasai ilmu pengetahuan, sains, dan teknologi digital agar bangsa ini tidak “dijajah” secara ekonomi maupun kultural oleh bangsa asing.
Kedua, benteng moderasi beragama. Di tengah arus informasi yang serba cepat dan rawan disusupi paham radikalisme serta hoaks yang memecah belah bangsa, pesantren dan santri berdiri sebagai benteng pertahanan. Karakter santri yang inklusif, toleran, dan mengedepankan akhlakul karimah adalah oase yang menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).
Hari Santri Nasional pada akhirnya bukan sekadar romantisme masa lalu. Ini adalah pengingat bahwa dari balik kesederhanaan dinding-dinding pesantren, selalu lahir para penjaga gawang moral bangsa yang siap beradaptasi dengan kemajuan zaman, tanpa pernah sudi mencabut akar tradisi dan jati dirinya.