MYPALABUHANRATU.COM — Sebanyak 50 anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Sukabumi resmi kembali ke Daerah Pemilihan (Dapil) masing-masing untuk melaksanakan Reses Ketiga Tahun Sidang 2026. Agenda strategis yang berlangsung selama tiga hari, mulai 26 hingga 28 Oktober 2026 ini, menjadi momentum krusial bagi para wakil rakyat untuk turun gunung dan bertatap muka langsung dengan konstituen mereka.
Kegiatan reses ini bukan sekadar rutinitas formalitas, melainkan jembatan komunikasi vital antara pemerintahan dan masyarakat akar rumput. Berdasarkan data pelaksanaan, kegiatan serap aspirasi ini digelar secara masif, mencakup 150 titik lokasi yang tersebar di 40 kecamatan, 103 desa, dan 2 kelurahan se-Kabupaten Sukabumi.
Selama masa reses, para anggota legislatif dari enam Dapil akan mendengarkan langsung ragam persoalan yang tengah dihadapi warga. Isu-isu yang diangkat biasanya sangat lekat dengan hajat hidup orang banyak, mulai dari keluhan jalan rusak, fasilitas pendidikan dan kesehatan, pengembangan ekonomi lokal, hingga kualitas penyelenggaraan pelayanan publik.
Melalui blusukan langsung ke pelosok-pelosok desa ini, para anggota dewan diharapkan dapat menangkap realitas dan kebutuhan riil masyarakat yang sering luput dari laporan formal di atas kertas.
“Reses memberikan ruang bagi masyarakat untuk menyampaikan secara langsung kondisi, kebutuhan, dan persoalan di wilayahnya. Penyampaian aspirasi ini membantu anggota DPRD memperoleh informasi yang memerlukan perhatian dalam pembangunan daerah,” tulis keterangan resmi DPRD Kabupaten Sukabumi.
Setelah masa reses berakhir, seluruh aspirasi dan keluh kesah yang telah dihimpun tidak akan dibiarkan menguap begitu saja. Catatan-catatan lapangan ini akan diramu menjadi bahan masukan (Pokok-Pokok Pikiran/Pokir) yang sangat menentukan arah kebijakan DPRD, khususnya dalam menjalankan fungsi pembentukan peraturan daerah (legislasi), penyusunan anggaran (budgeting), dan pengawasan jalannya roda pemerintahan.
Tindak lanjut dari setiap aspirasi warga tersebut nantinya akan disaring dan diselaraskan kembali dengan kewenangan DPRD, peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta mekanisme perencanaan pembangunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Sukabumi.
