MYPALABUHANRATU.COM — Keterbatasan akses permodalan dari lembaga resmi kerap menjadi tembok tebal bagi pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di daerah untuk bisa berkembang dan naik kelas. Berangkat dari persoalan klasik tersebut, pemerintah menaruh fokus serius untuk memperluas inklusi keuangan formal agar tak hanya dinikmati oleh masyarakat perkotaan.
Agenda pemerataan ekonomi ini menjadi substansi utama dalam Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) Tahun 2026 yang digelar di Grand Ballroom Convention KMA JIExpo Kemayoran, Jakarta, Kamis (22/10/2026).
Forum yang terselenggara atas kongsi Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) ini terasa krusial lantaran dihadiri langsung oleh Presiden RI H. Prabowo Subianto, yang hadir untuk memberikan arahan strategis kepada seluruh kepala daerah.
Bupati Sukabumi, H. Asep Japar, yang turut hadir dalam perhelatan nasional tersebut, melihat Rakornas ini sebagai momentum penting bagi peta jalan ekonomi Kabupaten Sukabumi. Bagi wilayah dengan bentang geografis yang sangat luas, tantangan terbesar pelaku usaha kecil di Sukabumi adalah minimnya akses terhadap layanan perbankan atau lembaga pembiayaan.
Pemerintah Kabupaten Sukabumi memproyeksikan bahwa penguatan akses keuangan yang inklusif ini akan menjadi motor penggerak pertumbuhan usaha masyarakat. Jika akses modal terbuka lebar, peluang ekonomi tidak lagi hanya terpusat di pusat kota, melainkan merata hingga menyentuh nadi perekonomian di desa-desa.
Dengan mengusung tema “Percepatan Akses Keuangan Berkelanjutan untuk Kesejahteraan Rakyat Indonesia”, Rakornas ini menuntut pemerintah daerah untuk tidak bekerja sendirian. TPAKD didorong untuk memperkuat sinergi dengan berbagai lembaga jasa keuangan agar program inklusi tidak hanya berakhir pada sosialisasi, tetapi berjalan terarah, berkelanjutan, dan membuahkan manfaat nyata berupa kucuran pembiayaan yang mudah dan aman bagi warga.
Selain penyelarasan strategi antara pusat dan daerah, Rakornas TPAKD 2026 ini juga diwarnai dengan penyerahan TPAKD Award Tahun 2026. Penghargaan tersebut menjadi rapor apresiasi bergengsi bagi para kepala daerah yang dinilai paling agresif dan berhasil mendorong percepatan akses keuangan di wilayahnya sepanjang tahun 2025.
