MYPALABUHANRATU.COM — Masalah hunian tak layak masih menjadi pekerjaan rumah serius di Kabupaten Sukabumi. Merespons ketimpangan kualitas hidup warga di pelosok, Pemerintah Kabupaten Sukabumi resmi meluncurkan program perbaikan ratusan Rumah Tidak Layak Huni (Rutilahu).
Launching program ini digelar langsung oleh Bupati Sukabumi Asep Japar di Desa Ujunggenteng, Kecamatan Ciracap, Sabtu (19/9/2026), di sela-sela penjangkauan lapangan bertajuk Ngalongok Dulur di Lembur.
Langkah ini menjadi krusial mengingat kebutuhan perbaikan rumah swadaya di wilayah pesisir dan pelosok selatan terbilang sangat tinggi.
Lonjakan Signifikan Bantuan Pusat dan Provinsi
Secara kuantitas, tahun 2026 menjadi titik balik penanganan rutilahu di Sukabumi. Pemkab Sukabumi mengalokasikan anggaran daerah untuk memperbaiki 371 unit rumah.
Di saat yang sama, dukungan besar datang dari pemerintah pusat melalui Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) lewat skema Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) sebanyak 1.523 unit. Angka ini melonjak tajam dibanding capaian tahun sebelumnya yang hanya berkisar 200 unit.
Sementara itu, Pemerintah Provinsi Jawa Barat turut menyumbang intervensi sebanyak 40 unit rumah, sehingga total rumah yang tersentuh perbaikan tahun ini mencapai hampir 1.934 unit.
Verifikasi Ketat Agar Bantuan Tepat Sasaran
Kepala Dinas Perumahan dan Permukiman Kabupaten Sukabumi, Sendi Apriadi, menegaskan bahwa seluruh calon penerima manfaat telah melewati filterisasi ketat oleh Tenaga Fasilitator Lapangan (TFL) dan tim pendamping daerah.
Langkah verifikasi ini diambil untuk memangkas potensi salah sasaran atau intervensi politik lokal yang sering kali mewarnai penyaluran bantuan hibah perumahan.
“Penerima bantuan telah melalui proses verifikasi oleh tim pendamping di bawah bidang perumahan. Harapannya program ini memberikan manfaat nyata bagi masyarakat untuk mewujudkan hunian yang lebih layak dan sehat,” jelas Sendi.
Menolak Formalitas Seremonial di Lapangan
Menyikapi aksi turun ke jalan menggunakan sepeda motor bersama jajaran Forkopimda, Bupati Sukabumi Asep Japar menegaskan bahwa penjangkauan ke wilayah Ujunggenteng bukan sekadar agenda seremoni atau ajang konvoi.
Penyaluran bantuan secara simbolis kepada warga Desa Wanasari dan Pasiripis (Surade) serta Desa Bojong (Cibitung) disebutnya sebagai upaya memotong jalur birokrasi yang kaku.
“Ini bukan untuk gaya-gayaan atau motor-motoran. Kita sengaja menengok masyarakat di wilayah, siapa tahu ada persoalan yang bisa kita dengar langsung,” tegas Asjap.
Intervensi fisik berupa perbaikan rumah memang menjadi angin segar bagi ribuan keluarga penerima manfaat. Namun, transparansi pengawasan material dan ketepatan waktu pengerjaan di lapangan tetap menjadi ujian utama bagi Pemkab Sukabumi agar bantuan ini benar-benar menghadirkan hunian yang aman, sehat, dan bermartabat.
