MYPALABUHANRATU.COM — Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Sukabumi Tahun 2027 mulai dibedah habis-habisan. Setelah mendapat sorotan dan rentetan pertanyaan dari tujuh fraksi di DPRD sehari sebelumnya, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sukabumi akhirnya memberikan jawaban resminya pada Jumat (2/10/2026).
Dalam Rapat Paripurna ke-24 yang dipimpin Ketua DPRD Budi Azhar Mutawali didampingi Wakil Ketua III Ramzi Akbar Yusuf, pihak eksekutif yang diwakili Wakil Bupati H. Andreas memaparkan arah dan prioritas uang rakyat Sukabumi untuk tahun depan.
Satu pesan utama yang ditekankan oleh Pemkab Sukabumi adalah komitmen untuk menggenjot Pendapatan Asli Daerah (PAD), tanpa harus membebani ekonomi masyarakat menengah ke bawah.
Merespons pandangan dari Fraksi Golkar, PAN, dan PKB, Wakil Bupati H. Andreas menjelaskan bahwa peningkatan PAD akan dikebut melalui cara-cara cerdas. Mulai dari digitalisasi pajak dan retribusi, menagih piutang yang menunggak, evaluasi kinerja Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), hingga memaksimalkan ‘kue’ bonus produksi dari sektor panas bumi.
“Efisiensi anggaran ke depan bukan lagi sekadar pemotongan belanja secara buta, melainkan penerapan prinsip value for money—setiap rupiah yang keluar harus jelas manfaatnya bagi masyarakat,” tegas paparan pemerintah daerah.
Fokus Agroindustri, Pariwisata, dan Mitigasi Bencana
Untuk tahun 2027, Pemkab Sukabumi telah mematok tema besar pembangunan: “Penyiapan Ekosistem Pendukung untuk Penguatan Agroindustri dan Pariwisata.” Menjawab harapan Fraksi Gerindra, PDIP, dan PPP, anggaran akan disuntikkan secara masif untuk memperkuat sektor pertanian, hilirisasi produk lokal, dan UMKM.
Pemerintah ingin memastikan produk-produk lokal Sukabumi memiliki standar, sertifikasi, dan akses pasar yang lebih luas. Pariwisata berbasis komunitas dan ekonomi desa juga akan terus dihidupkan lewat gelontoran bantuan keuangan desa yang terarah.
Namun, pembangunan ekonomi tidak akan berjalan tanpa infrastruktur yang kuat. Merespons Fraksi Demokrat dan PKS, Pemkab berjanji bahwa perbaikan jalan dan sekolah di tahun 2027 akan diprioritaskan berdasarkan tingkat kerusakan dan urgensi, bukan asas kedekatan. Dukungan insentif bagi guru agama, guru PAUD, hingga operasional RT/RW juga tetap masuk dalam radar perhatian.
Tak hanya urusan perut dan jalan, faktor keselamatan warga pesisir dan wilayah rawan juga menjadi sorotan. Pemkab Sukabumi memastikan APBD 2027 akan membiayai penguatan sistem peringatan dini bencana, di antaranya dengan memasang lima sensor sesar (patahan bumi) di lima kecamatan dan lima sirene peringatan di dua kecamatan strategis.
Kini, setelah jawaban resmi bupati tersampaikan, tahap ‘pemanasan’ telah usai. Pemkab mempersilakan DPRD untuk membedah lebih dalam dan menguliti rincian anggaran ini melalui rapat kerja komisi bersama dinas-dinas terkait. Tahapan inilah yang akan menentukan apakah janji manis di atas kertas ini benar-benar lolos menjadi program nyata atau justru kandas karena keterbatasan fiskal daerah.
