MYPALABUHANRATU.COM — Rangkaian Peringatan Hari Jadi Kabupaten Sukabumi (HJKS) ke-156 tidak sekadar diisi dengan selebrasi di pusat pemerintahan.
Melalui agenda Ngalongok Dulur di Lembur, Bupati Sukabumi Asep Japar bersama Wakil Bupati Andreas dan jajaran Forkopimda memboyong sejumlah pelayanan publik, pasar murah, hingga bantuan sosial langsung ke wilayah pelosok Sukabumi Selatan.
Aksi jemput bola ini menyasar sejumlah titik krusial mulai dari Cikembar, Jampangtengah, Jampangkulon, Surade, Ciracap, hingga berakhir di kawasan pesisir Ujunggenteng.
Soroti Krisis Air Bersih dan Rutilahu di Wilayah Selatan
Isu krusial yang menjadi perhatian utama dalam penjangkauan ini adalah penanganan krisis air bersih dan perbaikan Rumah Tidak Layak Huni (Rutilahu).
Di Puncak Buluh, Desa Karanganyar, Kecamatan Jampangkulon, rombongan memfokuskan penyaluran bantuan air bersih bagi warga yang terdampak kekeringan. Sementara di Kecamatan Surade dan Ciracap, intervensi difokuskan pada penyerahan bantuan program bedah rumah bagi warga kurang mampu.
Penjangkauan ke titik-titik ini menjadi langkah krusial untuk memetakan secara presisi ketimpangan infrastruktur dasar yang masih membayangi wilayah pajampangan.
Mengubah Pola Pelayanan Birokrasi yang Pasif
Bupati Sukabumi, Asep Japar, menegaskan bahwa pola komunikasi birokrasi tidak boleh lagi bersifat pasif atau sekadar menunggu laporan di balik meja.
Menurutnya, pemetaan potensi daerah sekaligus inventarisasi masalah di lapangan hanya bisa diurai jika pimpinan dinas melihat langsung kondisi riil masyarakat.
“Melalui kegiatan ini, kami ingin membangun kedekatan dan komunikasi dengan masyarakat. Kami yang merupakan pelayan masyarakat, harus turun langsung. Ini upaya memperkuat pelayanan serta pembangunan di Kabupaten Sukabumi,” ujar Asjap sebelum melepas rombongan di Pusbangdai Cikembar, Sabtu (19/9/2026).
Penjangkauan langsung ke wilayah pelosok ini menjadi momentum penting untuk mengevaluasi efektivitas program bantuan sosial agar tepat sasaran. Tanpa adanya pengawasan langsung di lapangan, skema bantuan Rutilahu maupun distribusi air bersih berisiko berhenti sebagai formalitas angka di atas kertas.
